ALIRAN-ALIRAN USHUL FIQIH

ALIRAN-ALIRAN USHUL FIQIH

     Ada tiga aliran yang dikenal dalam ushul fiqih, yaitu aliran syafi’iyah (mutakallimin), hanafiyah dan konvergensi. Aliran-aliran ini muncul akibat perbedaan dalam membangun teori ushul fiqh, yang masing-masing digunakan dalam menggali hukum Islam.

1.    Aliran Syafi’iyah (mutakallimin)

Aliran ini disebut aliran Syafi’iyah (mutakallimin) karena Imam Syafi’i adalah tokoh pertama yang menyusun ushul fiqh dengan menggunakan sistem ini. Disebut mutakallimin karena para pakar di bidang ini setelah imam syafi’i adalah dari kalangan Mutakallimin (para ahi ilmu kalam), misalnya Imam al-Juwaini, al-Qadli Abdul Jabbar dan al-Imam al-Ghazali[1]. Metode ini juga disebut dengan metode deduktif karena menetapkan teori-teori umum atas dasar logika dengan tanpa memperhatikan apakah ia bertentangan dengan hukum-hukum furu’ (hukum fiqih pada kasus-kasus tertentu) atau tidak[2].

Aliran ini membangun ushul fiqh mereka secara teoritis, tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu’ (masalah keagamaan yang tidak pokok). Dalam membangun teori, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari naqli (al-Qur’an dan atau Sunnah) maupun dari ‘aqli (akal pikiran), tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah furu’ dari berbagai mazhab, sehingga teori tersebut adakalanya sesuai dengan furu’ dan ada kalanya tidak. Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung oleh dalil naqli, dapat dijadikan kaidah, baik kaidah itu sejalan dengan furu’ mazhab maupun tidak, sejalan dengan kaidah yang telah ditetapkan imam mazhab atau tidak.[3] Tujuan penulisan kitab-kitab aliran ini adalah agar menjadi acuan standar dalam istinbath, bukan untuk membela fiqh imamnya. Di antara ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ulama Mu’tazilah, Malikiyah, dan Syafi’iyyah[4].

Diantara ulama dalam aliran ini ada yang menyalahi Imam Syafi’i dalam pokok-pokok ushul fiqih, meskipun ia mengikuti cabang-cabangnya. Sebagai contoh: Imam Syafi’i tidak menjadikan ijma’ sukuti (kesepakatan ulama secara diam-diam) sebagai hujjah. Akan tetapi imam al-Amidi (pengikut madzhab syafi’i) menjadikan sebagai hujjah, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya al-Ihkam fi Ushulil Ahkam Juz I hal. 265[5].

Cara penulisan ushu fiqih aliran ini telah dirintis oleh imam Syafi’i, kemudian dikembangkan oleh para murid dan para pengikutnya (syafi’iyah) sehingga disebut sebagai aliran Syafi’iyah. Dalam perkembangannya metode penyusunan ushul fiqih aliran ini diikuti oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Oleh karena itu, metode ini juga dikenal dengan metode jumhur ulama ushul fiqih. dan oleh karena para tokohnya umumnya dari kalangan ahli-ahli ilmu kalam sehingga dalam penyusunannya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh metode ilmu kalam maka aliran ini juga disebut aliran mutakallimin.[6]

Ada pandangan-pandangan yang bersifat logis dan filosofis dalam aliran ini. Mereka (para ulama dalam aliran ini) membicarakan tentang asal usul bahasa dan membahas setiap permasalahan secara rasional. Seperti pembahasan tentang kebaikan akal fikiran, keburukan suatu perbuatan serta kesepakatan mereka bahwa semua hukum selain peribadatan bersifat rasional. Mereka sepakat bahwa mensyukuri nikmat adalah wajib, akan tetapi mereka berselisih apakah kewajiban mensyukuri nikmat itu berdasarkan pertimbangan akal atau berdasarkan perintah syara’. Demikian juga mereka berselisih tentang masalah-masalah rasional yang tidak berkaitan dengan perbuatan, dan tidak menciptakan metode untuk menggali hukum, seperti perselisihan mereka tentang diperkenankan atau tidaknya membebani orang yang tidak ada. Mereka tidak melarang seseorang untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam disiplin ilmu kalam yang merupakan pokok agama dan tidak ada hubungannya dengan ilmu fiqih, diantaranya adalah masalah terpeliharanya para nabi dan perbuatan dosa sebelum diangkat menjadi nabi. Mereka telah membuat satu pasal yang khusus membicarakan masalah ini.[7]

Hal tersebut memberi isyarat bahwa aliran pertama didalam membahas suatu masalah tidak didasarkan pada fanatisme madzhab tertentu dan tidak terikat dengan kaidah-kaidah pokok bagi masalah-masalah madzhab yang bersifat furu’. Bahkan kaidah-kaidah tersebut dipelajari lantaran dijadikan penentu dan landasan bagi masalah-masalah fiqih serta cara menggalinya. Pandangan yang netral tersebut membuahkan kaidah-kaidah ushul fiqih yang netral (murni) yang dipelajari secara mendetail dan terjauh dari fanatisme.

Beberapa ciri dari aliran ini antara lain adalah bahwa pembahasan ushul fiqih disajikan secara rasional, filosofis, teoretis tanpa disertai contoh, dan murni tanpa mengacu kepada madzhab fiqih tertentu yang sudah ada. Kaidah-kaidah ushul fiqih mereka rumuskan tanpa peduli apakah mendukung madzhab fiqih yang mereka anut atau justru berbeda, bahkan bertujuan untuk dijadikan timbangan bagi kebenaran madzhab fiqih yang sudah terbentuk.[8]

Ciri utama aliran kalam adalah kajian hukumnya itu lebih banyak diorientasikan pada ayat-ayat al-quran dan sunnah nabi, sebagai implikasi dari dasar pemikiran bahwa syar’i itu hanyalah Allah dan rasul-Nya. Tugas mujtahid menurut mereka bukan bukan menciptakan hukum tetapi menemukan hukum yang telah dikemukakan oleh syar’i tersebut, kemudian teori kajian hukumnya ini banyak diserap oleh para ulama yang berlatar belakang keilmuan kalam[9].

Diantara kitab-kitab yang ditulis oleh aliran ini adalah:

1)      Al-Mu’tamad oleh Abu Hasan Muhmmad ibn Ali al-Basri, seorang ulama aliran mu’tazilah yang wafat pada tahun 413 H.

2)      Al-Burhan oleh Imam ulama madzhab Syafi’i yang wafat pada tahun 487 H.

3)      Al-Mustashfa oleh Al-Ghazali.

Kemudian ulama periode berikutnya meringkas ketiga kitab tersebut dan membikin resume. Akhirnya kitab-kitab yang ringkas (global) itu memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga menyebabkan para ulama banyak yang mengarang kitab-kitab syarah (penjelasan) tersebut. Diantara ulama yang meringkas dan memberikan komentar terhadap ketiga kitab tersebut ialah Imam Fahruddin ar-Razi dalam kitabnya al-Mahshul dan Imam Abu Husain Ali yang terkenal dengan sebutan Imam al-Amidi (wafat tahun 631 H) dalam kitabnya al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Kedua kitab tersebut telah banyak diringkas oleh para ulama yang terkadang terlalu ringkas, sehingga hampir-hampir hanya merupakan rumus yang kemudian memerlukan penjelasan (syarah) lagi.

2.    Aliran Hanafiyah (Fuqaha)

Aliran ini dianut ulama-ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha’, karena aliran ini dalam membangun teori ushul fiqhnya banyak dipengaruhi oleh masalah furu’ dalam mazhab mereka. Artinya, mereka tidak membangun suatu teori kecuali setelah melakukan analisis terhadap masalah-masalah furu’ yang ada dalam mazhab mereka. Dalam menetapkan teori tersebut, apabila terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum furu’, maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum furu’ tersebut. Oleh sebab itu, aliran ini berupaya agar kaidah yang mereka susun sesuai dengan hukum-hukum furu’ yang berlaku dalam mazhabnya, sehingga tidak satu kaidah pun yang tidak bisa diterapkan. Aliran ini juga disebut dengan aliran kaum juris (fuqaha) dengan menggunakan metode induktif, yaitu menetapkan teori-teori umum yang didasarkan pada hukum-hukum furu’.[10]Aliran fuqaha dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fiqih. Dalam merumuskan kaidah ushul fiqih mereka berpedoman kepada pendapat-pendapat fiqih Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh.[11]

Aliran ini juga disebut aliran yang menggunakan metode ushul Hanafiyah karena mengarah pada penyusunan ushul fiqih yang terpengaruh pada furu’ dan menyesuaikannya bagi kepentingan furu’ dan berusaha mengembangkan ijtihad yang telah berlangsung sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pengikut madzhab melakukan ijtihad untuk memelihara hukum fiqih yang dicapai oleh ulama pendahulu madzhabnya. Mereka mengemukakan kaidah-kaidah yang mendukung dan menguatkan madzhab mereka. Ulama fuqaha yang lebih banyak menggunakan metode ini adalah ulama kelompok Hanafiyah.[12] Oleh karena itu, metode ushul fiqh yang digunakan dalam aliran ini disebut aliran Hanafiyah.
Para ulama di dalam aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dan pembahasan ushul fiqh dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah digunakan oleh imam mereka, dengan tujuan untuk melestarikan atau membumikan karya-karya imam mereka. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab mereka banyak menyebutkan masalah-masalah khilafiyah. Perhatian mereka hanya tertuju pada penjabaran ushul fiqh imam-imam mereka terhadap masalah khilafiyah mereka sendiri. Namun kadangkala mereka juga memperhatikan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam perkara-perkara yang sudah disepakati.

Berbeda dengan aliran Syafi’iyyah/Mutakal­limin yang sama sekali tidak terpengaruh oleh furu’ yang ada dalam mazhab­nya, sehingga sering terjadi pertentangan kaidah dengan hukum furu’ dan terkadang kaidah yang dibangun sulit untuk diterapkan. Apabila suatu kaidah bertentangan dengan furu’, maka mereka berusaha untuk mengubah kaidah tersebut dan membangun kaidah lain yang sesuai dengan masalah furu’ yang mereka hadapi[13]. Misalnya, mereka menetapkan kaidah bahwa “dalil yang umum itu bersifat qath’i (pasti)”. Akibatnya, apabila terjadi pertentangan dalil umum dengan hadis ahad (bersifat zhanni), maka dalil yang umum itu yang diterapkan, karena hadits ahad hanya bersifat zhanni (relatif), sedangkan dalil umum tersebut bersifat qath’i, yang qath’i tidak bisa dikalahkan dan dikhususkan oleh yang zhanni.

Penyusunan seperti ini dilakukan oleh aliran Hanafiyah karena Abu Hanifah tidak meninggalkan buku ushul fiqih. Ushul fiqih madzhabnya disimpulkan kemudian oleh pengikutnya dari hasil-hasil fatwa para muridnya. Setiap kaidah diuji kebenarannya dengan hasil ijtihad yang telah terbentuk, bukan sebaliknya dimana hasil ijtihad yang sudah terbentuk diuji kebenarannya dengan kaidah-kaidah ushul fiqih seperti dalam aliran mutakallimin.[14] Diantara ciri khas aliran Hanafiyah, bahwa kaidah yang disusun dalam Ushul Fiqh mereka semuanya dapat diterapkan. Ini logis karena penyusunan Ushul Fiqh mereka terlebih dahulu disesuaikan dengan hukum furu’ yang terdapat dalam mazhab mereka. Pendekatan semacam ini, memberi peluang kepada para ulamanya untuk melahirkan kaidah-kaidah baru, yang sebelumnya belum diangkat oleh ulama madzhabnya sendiri. Kendati demikian, kaidah-kaidah baru tersebut, pada faktanya tidak senantiasa terkait dengan kaidah-kaidah ulama madzhabnya itu[15].

Ini tentu berbeda dengan aliran Syafi’iyah atau mutakkalimin yang tidak berpedoman pada hukum furu’ dalam menyusun Ushul Fiqh mereka. Konsekuensinya, tidak jarang terjadi pertentangan antara Ushul Fiqh Syafi’iyah dengan hukum furu’ dan kadangkala kaidah yang disusun aliran ini sulit diterapkan. Abu zahrah menyatakan bahwa perbedaan prinsipil antara aliran kalam dengan aliran Hanafiyah, terletak pada posisi kaidah-kaidah ushul ulama madzhabnya. Kaidah-kaidah imam al-Syafi’i sebagai tokoh utama aliran kalam, bagi para pengikutnya merupakan kaidah-kaidah umum yang langsung dapat dikembangkan pada berbagai furu’ yang mereka hadapi. Sementara kaidah-kaidah Abu Hanifah, bagi para pengikutnya banyak dipergunakan sebagai rujukan dalam perumusan kaidah-kaidah baru[16].

Meskipun aliran ushul fiqih ini tampaknya statis serta sedikit manfaatnya lantaran semata-mata untuk memperthankan madzhab tertentu, akan tetapi secara umum madzhab metode tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran fiqih, pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut:

1)   Meskipun metode tersebut semata-mata untuk mempertahankan madzhabnya, Akan tetapi sebagai metode untuk berijtihad ia merupakan kaidah-kaidah yang berdiri sendiri, sehingga dapat dijadikan perbandingan antara kaidah-kaidah tersebut, dengan kaidah-kaidah yang lain. Dengan mengadakan perbandingan, maka secara obyektif dan diperoleh metode yang lebih benar dan kuat.

2)   Karena metode tersebut diterapkan terhadap masalah-masalah furu’, maka ia bukan merupakan pembahasan yang universal dan kaidah-kaidah yang umum yang dapat diterapkan pada masalah-masalah furu’. Dengan mengkaji universalitas kaidah-kaidah tersebut, akan memberikan kekuatan tersendiri.

3)   Mengkaji ushul fiqih dengan sistem tersebut, sama dengan mengkaji perbandingan masalah-masalah fiqih. Kajian tersebut bukannya membandingkan antara masalah-masalah pokok. Sehingga seseorang tidak hanya mengkaji masalah-masalah cabang yang tidak ada kaidahnya, tetapi memperdalam masalah-masalah yang bersifat universal untuk menggali hukum masalah-masalah furu’ (juz’i).

4)   Kajian ini memberikan kaidah pada masalah-masalah furu’, seperti masalah-masalah pokok. Dengan kaidah ini akan diketahui cara menetapkan hukum, merinci masalah-masalah furu’, serta memberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang terjadi pada saat itu dan belum pernah terjadi pada masa imam-imam terdahulu. Tentu hukum-hukum tersebut tidak akan menyimpang dari ketentuan madzhab mereka, karena hukum-hukum tersebut merupakan pokok yang menetapkan hukum-hukum masalah furu’.[17]

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa dengan berkembangnya madzhab tersebut, mak menjadi luaslah cakrawala hukum. Demikian juga para ulamanya tidak hanya mandeg pada hukum-hukum yang diriwayatkan dari para imam madzhab saja, tetapi mereka juga mengembangkan hukum-hukum tersebut dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan menggunakan metode dari para imam terdahulu.

Adapun kitab-kitab ushul fiqih yang disusun menurut aliran ini adalah:

1)      al-Ushul karya Abil Hasan al-Karkhi (wafat 340 H).

2)      Ushulul Fiqh karya Abu Bakar ar-Razi yang terkenal dengan nama al-Jashshash (wafat 380 H).

3)      Ta’sisun Nazhar karya ad-Dabusi (wafat 430 H).

Setelah itu munculah seorang ulama besar yang bernama al-Bazdawi (wafat 483 H). Dia menyusun sebuah kitab yang diberi nama Ushul al-Bazdawi, sebuah kitab usul fiqih yang ringkas dan mudah dicerna. Kitab tersebut terbilang kitab yang paling jelas dan mudah yang disusun menurut metode madzhab Hanafi. Kemudian muncul pula imam as-Sarkhasi penyusun kitab al-Mabshuth yang menyusun sebuah kitab yang senada dengan kitab al-Bazdawi, hanya lebih luas dan mendetail. setelah itu terbitlah beberapa kitab yang disusun menurut metode tersebut yang meresume dan menjabarkan kitab-kitab terdahulu, seperti kitab al-manar.[18]

            Suatu hal yang wajar bila dikatakan bahwa para ulama yang memperdalam ilmu ushul fiqih, baik dari madhab Syafi’i, Maliki maupun Hanbali telah banyak yang menyusun kitab ushul fiqih, menurut metode Hanafi dalam menerapkan kaidah-kaidah kulliyah (universal) pada masalah-masalah furu’ yang terdapat dalam madzhab mereka masing-masing. Seperti kitab Tanqihul Fushul fi ‘Ilmil Ushul, karya al-Qarafi. Kitab tersebut disusun menurut metode madzhab Hanafi dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah madzhab Maliki yang diterapkan dalam masalah-masalah furu’. Kitab At-Tamhid fi Takhrijil Furu’ alal Ushul karya Imam Asnawi (wafat 777 H), seorang pengikut madzhab Syafi’i. Dalam kitab tersebut, dia menjelaskan penerapan kaidah-kaidah ushul madzhab Syafi’i terhadap masalah-masalah furu’. Demikian juga kitab-kitab ushul fiqih yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim yang menjelaskan tentang madzhab Hanbali.[19]

3.    Aliran Konvergensi

Metode yang menggabungkan dan mengkombinasikan antara kedua pendekatan. Metode ini juga sering disebut dengan tariqah al-jam’an. Ciri ulama mazhab ini adalah dengan sikapnya yang rasional dan juga kadang tradisional. Aliran ini secara harmonis memadukan dua corak kajian ushul, yakni dalam konteks tertentu mereka cenderung tradisional, sementara untuk kepentingan yang lainnya mengikuti kecenderungan aliran rasionalisme Hanafiyah. Oleh sebab itu, mereka para ulama yang mengembangkan aliran ini tergolong orang-orang tradisional namun dinamis[20].

Diantara ulama-ulama yang mempunyai ide ini adalah sebagai berikut: Mudhafaruddin Ahmad bin ‘Aliy As Sya’atiy Al Baghdadiy (wafat pada tahun 694 Hijriyah) dengan menulis kitab Badi’un Nidham yang merupakan paduan kitab yang disusun oleh Al Bazdawiy dengan kitab Al Ihkam fi Ushulil Ahkam yang ditulis oleh Al Amidiy.

Setelah adanya aliran mutakallimin dan hanafiyah, maka terbitlah kitab-kitab fiqih yang disusun berdasarkan kedua metode tersebut. Mula-mula ditulis kaidah-kaidahnya saja, kemudian menerapkan kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan metode madzhab. Kitab-kitab tersebut disusun oleh para ulama yang ahli dari madzhab Syafi’i dan Hanafi. Diantara kitab-kitab tersebut adalah :

1)   Badi’un Nizham karya Ahmad bin Ali As-Sa’ati al-Baghdadi (wafat 694 H), yang menghimpun kitab Ushul al-Bazdawi dan kitab al-Ihkam karya al-Amidi. Setelah itu kitab Tanqihul Ushul karya Syekh Sadrus Syari’ah Abdullah bin Mas’ud al-Bukhari (wafat 747 H) yang diberi syarah berjudul at-Taudhih. Dalam kitab tersebut dia menghimpun kitab Ushul al-Bazdawi, kitab al-Mahsul karya ar-Razi dan kitab al-Mukhtashar karya Ibnu Hajib.

2)   Jam’ul Jawami’ karya Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki asy-Syafi’i (wafat 771 H) ahli ushul fiqih dari kalangan Syafi’iyah.

3)   at-Tahrir karya Kamaluddin ibnul Humam (wafat 861 H).

4)   Muslimus Tsubut karya Muhibbullah ibn Abdus Syakur al-Hindi.

Dalam kaitan dengan pembahasan Ilmu Ushul Fiqh ini, perlu dikemukakan bahwa Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy (wafat pada tahun 760 H) telah menyusun sebuah kitab Ilmu Ushul Fiqh, yang diberi nama A1-Muwafaqat. Dalam kitab tersebut selain dibahas kaidah-kaidah juga dibahas tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Kitab Ushul Fiqh oleh Syaikh Muhammad Al-Khudlariy Bak (wafat pada tahun 1345 H/1927 M). Pada modern ini ilmu Ushul Fiqh mencapai perkembangan yang gemilang, walaupun demikian masih banyak kritikan oleh para ulama kontemporer yang ingin mengembangkan ilmu ini dan ataupun sengaja ingin mengkritisi karya literatur maupun buah pemikiran para ulama salaf.

 KESIMPULAN

Dikenal ada tiga aliran dalam ushul fiqh yang berbeda yaitu aliran Syafi’iyyah (mutakallimin), aliran Hanafiyah (fuqaha), aliran konvergensi (campuran). Perbedaan yang muncul ini akibat perbedaan dalam membangun teori ushul fiqh masing-masing yang digunakan dalam menggali hukum islam.

Aliran Syafi’iyyah (Mutakllimin) dalam membangun ushul fiqh mereka secara teoritis, tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu’ (masalah keagamaan yang tidak pokok). Aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari naqli (al-Qur’an dan atau Sunnah) maupun dari ‘aqli (akal pikiran), tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah furu’ dari berbagai mazhab, sehingga teori tersebut adakalanya sesuai dengan furu’ dan ada kalanya tidak. Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung oleh dalil naqli, dapat dijadikan kaidah, baik kaidah itu sejalan dengan furu’ mazhab maupun tidak, sejalan dengan kaidah yang telah ditetapkan imam mazhab atau tidak.

Aliran Hanafiyah (fuqaha) dalam membangun teori ushul fiqhnya banyak dipengaruhi oleh masalah furu’ dalam mazhab mereka. Artinya, mereka tidak membangun suatu teori kecuali setelah melakukan analisis terhadap masalah-masalah furu’ yang ada dalam mazhab mereka. Dalam menetapkan teori tersebut, apabila terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum furu’, maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum furu’ tersebut. Oleh sebab itu, aliran ini berupaya agar kaidah yang mereka susun sesuai dengan hukum-hukum furu’ yang berlaku dalam mazhabnya, sehingga tidak satu kaidah pun yang tidak bisa diterapkan. Aliran konvergensi dalam membangun teori ushul fiqihnya dengan menggabungkan dua aliran yaitu aliran mutakallimin dan aliran hanafiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata, Masail al-Fiqhiyah, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Mughits, Pengantar Fiqh/Ushul Fiqh,Yogya: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Ahmad Hanafi, Usul Fiqh, Jakarta Pusat: Widjaya, 1987.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005.

Januari, dkk., Fiqh Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008.

---

[1] Satria Effendi, Ushul Fiqh, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 23

[2] Abuddin Nata, Masail al-Fiqhiyah, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 37.

[3] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2005, hlm. 44.

[4] Ahmad Hanafi, Usul Fiqh, Widjaya, Jakarta Pusat, 1987, hlm.10.

[5] Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2011, hlm. 18.

[6] Satria Effendi, Ushul Fiqh, hlm. 23.

[7] Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, hlm.18.

[8]Satria Effendi, Ushul Fiqh, hlm. 24.

[9] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 108.

[10] Abuddin Nata, Masail al-Fiqhiyah, hlm. 37

[11] Satria Effendi, Ushul Fiqh, hlm. 24

[12] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, hlm. 44.

[13] Ahmad Hanafi, Usul Fiqh, hlm.10.

[14] Satria Effendi, Ushul Fiqh, hlm. 25.

[15] Dede Rosyada, Hukum Islam.. hlm. 109.

[16] Ibid,.

[17] Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, hlm.21.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Dede Rosyada, Hukum Islam.. hlm. 110.

Epistemologi Hukum Islam Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam

  Oleh : Supriyatin, M.Ag

Dosen STIT Sirojul Falah Bogor

Epistemologi hukum Islam, sebagai sistem teori pengetahuan memiliki sub sistem yang dinamakan metodelogi hukum Islam sebagai perwujudan oprasionalnya. Berbicara metodelogi, berarti berbicara prinsip-prinsip (termasuk didalamnya asumsi dasar dan sumber hukum Islam), metode pendekatan, proses serta prosedural bagaimana hukum Islam (fiqh) ditetapkan. Dengan demikian, mengkaji kontruksi epistemologi hukum Islam NU, Muhammadiyah dan PERSIS berarti berbicara tentang konsep-konsep teoritis mengenai proses dan prosedural yang digunakan oleh ketiga ormas tersebut (mujtahid atau mustanbit jam’iy) dalam melakukan aktifitas penetapan hukum Islam. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi tradisionalis dan akomodasionalis yang lebih cendrung menekankan kepada praktek-praktek yang direkomendasikan oleh para ulama terdahulu (klasik) dan menetapkan diri sebagai pengawas tradisi dengan mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), yang dalam aqidah mengikuti salah satu dari imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam ‘ubudiyah mengikuti salah satu Imam mazhab empat; Abu Hanifah, Annas Ibn Malik, Muhammad al-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal. Sedangkan dalam bertasawuf megikuti salah satu dua imam: Abu Qasim al-Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Konsep Aswaja tersebut dipahami oleh NU sebagai “cara berpikir” (manhaj al-fikr). Menurut pandangan NU, sistem bermazhab pada hakikatnya tidak mempertentangkan antara sistem ijtihad dan taqlid, tetapi merangkaikan keduanya pada satu porsi yang serasi. Bermazhab bisa dikatakan sebagai “kendali”. Tokoh-tokoh yang hebat sekalipun, dalam ijtihadnya masih harus dikendalikan dengan metode-metode dan kaidah-kaidah tertentu yang disebut bermazhab. Oleh karena itu, landasan Aswaja sebagai manhaj fikr yang didalamnya terdapat konsep bermazhab terhadap Imam mazhab tersebut merupakan kontruksi awal terbentuknya metodelogi hukum Islam NU dalam penetapan hukum Islam yaitu, dalam menjawab permasalahan hukum secara sistematis NU menggunakan tiga metode, yakni qawliy, ilhaqi dan manhaji. Metode qawliy adalah suatu cara istinbat hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya.. Metode ilhaqi (ilhaq al-masa’il bi nazha’iriha) adalah menyamakan hukum suatu kasus/ masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus / masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Sedangkan metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Berbeda halnya dengan NU, Muhammadiyah ditempatkan oleh keluarga Muhammadiyah sendiri atau oleh orang luar Muhammadiyah sebagai orgaisasi keagamaaan yang ciri utamanya adalah gerakan tajdid, berkarakteristikan moderenis. Menyerukan ajakan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah, menggalakkan ijtihad dan memusatkan perhatian pada masalah-masalah agama tanpa terikat dengan otoritas mazhab. Hal tersebut terlihat ketika Muhammadiyah memiliki konsep paradigma pemikiran keagamaan (sikap dasar keagamaan secara umum) tersendiri yang tercermin dalam “Mabadi’ Al-Khamsah” atau “Masalah Lima” yang meliputi : (1) Pengertian agama (Islam atau al-Din), ( 2). Pengertian Dunia (al-Dunya), (3). Pengertian Ibadah (al-‘Ibadah), (4). Pengertian Sabilillah, dan (5). Pengertian Qiyas (al-Qiyas). Paradigma inilah sebenarnya yang melandasi gerakan aksentuasi keagamaan, intelektual dan pengembangan ilmu di Muhammadiyah. Artinya, pengembangan pemikiran keagamaan dan intelektual, serta perumusan ilmu ushul al-fiqih (metodelogi hukum Islam) sebagai landasan dalam peng-istinbath-an hukum Islam yang kemudian disebut manhaj tarjih Muhammadiyah. Dalam manhaj tarjih, Muhammadiyah ketika berijtihad menempuh tiga jalur metode ijtihad; (1) Metode ijtihad bayaniy, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash al-Qur’an dan Hadist. (2) Metode Ijtihad Qiyasiy, yaitu menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dan (3) Metode Ijtihad Al-Istislahiy, yaitu menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum diatas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Sementara itu,  berbeda dengan kaum tradisionalis yang sangat menghormati warisan pemikiran ulama mujtahid masa lalu, atau kelompok modernis yang menjadikan pemikiran masa lalu tersebut sebagai bahan perbandingan yang masih dapat digunakan sejauh relevan dengan perkembangan masa, Persatuan Islam (PERSIS), disamping menyerukan ajakan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah, menggalakkan ijtihad dan memusatkan perhatian pada masalah-masalah agama tanpa terikat bahkan terpengaruh oleh otoritas mazhab. PERSIS-pun menganggap bermazhab sama artinya dengan bertaklid, yang karenanya hukumnya haram. Bagi umat Islam yang memiliki kemampuan, ia wajib melakukan ijtihad. Kalau tidak mampu berijtihad, maka wajib baginya melakukan ittiba’. Pemikiran masa lalu hanya sebagai hasil interaksi ulama dengan permasalahan yang mereka hadapi pada zaman mereka. Oleh karena itu, disamping merujuk kepada al-Quran dan Sunnah, dalam permasalahan yang tidak ditemukan dalam nash, istinbath ditempuh melalui proses; tidak menerima ijma’ secara mutlak dalam urusan ibadah, kecuali ijma sahabat. Tidak menerima qiyas dalam ibadah mahdlah, sedangkan dalam ibadah gair mahdlah qias diterima selama memenuhi persaratan qiyas, dalam memecahkan ta’arud ‘adillah (pertentangan dalil) diupayakan dengan cara tariqat al-jam’i, tariqat al-tarjih dan thariqat an-nskhi, Dan dalam berijtihad, PERSIS menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah yang telah dirumuskan oleh Dewan Hisbah PERSIS.

Dalam keputusan ketiga ormas Islam tersebut mengenai masalah bunga bank, terdapat beberapa kesamaan visi dan perbeda­an. Kesamaan tampak jelas dalam masalah bank tanpa riba dan keinginan untuk membangun sistem perekonomian Islam, khususnya perbankan, yang tidak menggunakan riba. Perbedaan pada umumnya ditemukan dalam masalah rincian, menyangkut metodelogi ijtihad yang digunakan dalam penetapan hukumnya. Dalam menetapkan hukum bunga bank, disamping dilaksanakan secara jam’i, NU menggunakan metode ilhaqi yaitu menyamakan bunga titipan dengan wadi’ah yang melahirkan tiga keputusan yaitu; haram, mubah dan syubhat (Munas 1937) dan metode manhaji (Munas 1992) yang melahirkan tiga keputusan pula yaitu; haram, makruh dan syubhat. Walaupun terdapat beberapa alternatif hukum yang ditawarkan NU tersebut, pada dasarnya Munas ‘alim ulama NU menetapkan bahwa yang lebih berhati-hati (ikhtiyath) adalah pendapat pertama, yaitu haram. Dengan demikian, hukum bunga bank dalam pandangan NU adalah haram dengan alasan kehati-hatian. Berbeda dengan NU, berkenaan dengan penetapkan hukum bunga bank, Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode penetapan hukumnya. Bagi Muhammadiyah, ‘lllat diharamkan riba adalah adanya penghisapan atau penganiyaan terhadap pihak peminjam, dan ‘illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sementara itu, PERSIS dalam menetapkan hukum haram terhadap bunga bank memakai rangkaian ayat-ayat riba yang terdapat dalam al-Qur’an terutama ayat 130 surah Ali Imran dan rangkaian ayat 275-280 surah al-Baqarah.

Joseph Schacht Teorikan Pengaruh Asing dalam Hukum Islam

Joseph Schacht Teorikan Pengaruh Asing dalam Hukum Islam

Oleh: Cipto Sembodo,MA.

Baca juga:
Ignaz Goldziher: Tentang Hukum Islam-Romawi
Fitzgerald Kritik Argumen Goldziher
Kontra Argumen Wael Hallaq Menolak Joseph Schacht
Situs Perpustakaan Gratis

“…sangat mengherankan bahwa Anda
harus melihat pada adanya pengaruh-pengaruh asing
di dalam sebuah system hukum yang bersifat sangat unik ini.
Tetapi adalah fakta bahwa banyak
fitur-fitur utama peradaban Islam, meski tampak luarnya
seolah-olah bersifat Arab, merupakan hasil pinjaman-pinjaman
dari dunia Helenistik dan Iran…”.
“Lebih lanjut, jika teori para
ahli hukum Islam itu diabaikan, maka teka-teki
asal-usul hukum Islam pasti tampak terang benderang
mengandung pengaruh-pengaruh asing
yang kuantitasnya (saking banyaknya--pen)
tidak dapat lagi diketahui”. (Joseph Schacht,
kutipan pada pendahuluan artikelnya
"Foreign Elements in Ancient Islamic Law").

Jika dicermati pernyataan Joseph Schacht di atas, ada dua persoalan sesungguhnya yang keduanya menurut Joseph Schacht menjadi problem dan masalah dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Dua persoalan itu, sekali lagi menurut Joseph Schacht, adalah pertama mengenai asal-usul dan kedua pengaruh asing dalam hukum Islam. Keduanya  adalah buah pemikiran Schacht yang dalam dirinya sendiri sama-sama mengandung persoalan. Penyelesaian atas dua persoalan itu-lah, klaim Schacht, yang dia kerjakan melalui bukunya The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Kenyatannya, memang ditemukan penyataan-pernyataan tentang pengaruh asing itu di beberapa tempat, seperti najisnya anjing itu disalin dari hukum Yahudi (hal. 216) dan bahwa hukum Islam bukan berasal dari Qur’an ( hal 224, 227).

Soal asal-usul berikut masalah dan keberatan beberapa pihak telah kita bahas dalam beberapa posting sebelumnya (lihat posting hari lahir hokum Islam, dan mengapa bermasalah?, keberatan Coulson serta kontra argument Goitein dan Hallaq). Soal pengaruh asing juga telah dibahas dalam teori pengaruh asing, kontroversinya, pendapat Goldziher dan kontra argument Fitzgerald.

Dalam perdebatan soal pengaruh asing dalam hukum Islam, Joseph Schacht adalah satu nama diantara para orientalis yang paling keras dan jelas menyuarakan adanya pengaruh dan elemen-elemen asing dalam hokum Islam. Para orientalis seperti Goldziher –seniornya Schacht sekalipun tidak setegas Schacht, bahkan ada kesan –menurut Fitzgerald—bahwa Goldziher seolah-olah mencabut kembali idenya soal adanya pengaruh hokum Romawi dalam hokum Islam. Jika orang-orang sebelumnya hanya menduga-duga, maka Joseph Schacht-lah orang yang menyusun teori “dugaan” adanya pengaruh asing dalam hokum Islam.

Tidak cukup sampai di situ, Joseph Schacht-lah yang secara terang-terangan menyebutkan bahwa ada empat system hokum yang sangat mungkin telah mempengaruhi hokum Islam. Keempat system hokum ini adalah meliputi hokum Sasania Persia, hokum Romawi Bizantium, termasuk disini adalah hokum Propinsi-propinsi (kerajaan-kerajaan kecil) yang berada di bawah kekuasaan Romawi, hokum canon gereja-gereja Timur, dan hokum Yahudi.

Lagi-lagi, persoalannya, sangat sedikit --untuk tidak mengatakan tak dibahas sama sekali--dibicarakan tentang proses keterpengaruhan itu atau proses pengambil-alihan hukum-hukum asing itu atau proses bagaimana caranya ulama Muslim membahas dan lalu mengakuinya sebagai hokum Islam. Lebih sedikit lagi –untuk mengatakan tidak dibahas—bukti-bukti baik berupa bukti tertulis atau bukti apa saja yang menguatkan dugaan seperti itu. Jadi, sampai disini, karena tak pernah dibuktikan dan dibahas prosesnya itu, maka teori ini-pun berhenti pada "anggapan", dugaan atau semacamnya saja.

Fakta lainnya adalah bahwa belakangan ini ada saja penelitian-penelitian terbaru yang justru mengatakan atau megnhasilkan kesimpulan yang menentang dan menggugurkan anggapan atau teori Schacht. Ketika Schacht mengatakan hukum Islam juga mengambil dari hukum Persia, dan hanya karena ketiadaan informasi sehingga tidak dapat ditunjukkan apa saja bentuk pengaruh itu, belakangan muncul kajian khusus tentang Persia yang menolak klaim Schacht itu.

Adalah Jany Janos, peneliti hukum dan ilmu hukum Persia, yang melakukan penelitian mendalam mengenai hukum Persia itu. Di dalam hukum Persia memang ditemukan struktur yang seolah-olah mirip dengan hukum Islam. Tetapi dengan melakukan perbandingan secara kritis, akan dengan mudah ditemui perbedaan yang sangat mendasar, kentara dan tak terbantahkan.

Di luar argumen perbandingan ilmu hukum Persia dan hukum Islam, jelas Janos, tidak terdapat fakta historis yang mempertemukan kedua entitas hukum ini bertemu dan kemudian melakukan kontak-kontak peradaban, baik itu pergumulan ilmiah, institusional hingga politis yang dapat membuktikan adanya saling serap keilmuan dan institusional antara keduanya. Pun, tak ada ditemukan hubungan misalnya guru dan murid antara ahli-ahli hukum Persia dengan ilmuwan hukum Muslim, dengan asumsi bahwa hukum yang datang belakangan adalah terpengaruh dari entitas hukum yang datang lebih dahulu.

Argumen yang mematahkan anggapan keliru Joseph Schacht adalah justru datang dari kesimpulan perbandingan ilmu hukum itu sendiri. Kemiripan-kemiripan yang ada ternyata jauh dari hubungan pengaruh mempengaruhi antara kedua entitas ini. To be continued...

Filsafat Hukum Islam

‘Ilat al-Ahkam

‘llah menurut bahasa berarti “”penyakit” dalam ilmu bahasa (nahu sharaf) di jumpai istilah ‘illah, yakni huruf ‘illah (penyakit). Dalam  istilah filsafat, ‘illah berarti causa atau sebab, yaitu sesuatu yang dapat merubah sesuatu yang lain yang dapat ditempatinya, ‘illah diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan yang lain bbergantung kepadanya atau yang menyebabkan adanya sesuatu yang lain. ‘illah dalam pengertian filosofis ini ada yang disebut ‘illah al-mahiyyah, yaitu sesuatu yang dapat menyebabkan adanya esensi sesuatu yang lain. Ada pula yang disebut ‘illah al-wujud, yaitu sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain bereksistensi, dan teriri dari sifat-sifat esensial sesuatu itu.

Dalam bidang filsafat hukum islam, trem ‘illat kadangkala dipakai untuk sinonim sebab (al-sabab). Al-sabab sesuatu yang menyampaikan kepada hukum, akan tetapi tidak menetapkan adanya hukum. Sedangkan ‘illat yang menetapkan adanya hukum.  Mayoritas pakar hukum islam dan filosof Islam, seperti al-Parabi, al-Kindi, Ibn Sina dan Ibn Rusyd, lebih mengutamakan penggunaan trem ‘illah daripada sebab. Namun demikian, sebagian lainnya seperti al-Ghazali, dan ‘Ulama Kalam sering kali menggunakan term sabab untuk menunjukan makna ‘illat.

Pembicaraan ‘illat dari segi kefilsafatan kiranya layak jika sekilas kita menoleh pandangan Aristoteles mengenai ‘illah. Aristoteles membagi ‘illat kedalam empat acam, yaitu :

1.      Al-‘Illah al-Ma’diyyah yaitu kausa material, materi yang menyebabkan sesuatu bereksistensi. Umpamanya; kayu atau besi adalah materi yang menyebabkan adanya wujud ranjang atau kursi.

2.      Al-‘Illah al-Su’riyyah, yakni kausa formal, yaitu bentuk yang menyebabkan suatu materi menjadi suatu wujud atau bentuk tertentu. Umpamanya; ranjang atau kursi akan berwujud atau bereksistensi jika benda materialnya kayu atau besi- disusun dengan bentuk ranjang atau kursi.

3.      Al-‘Illah al-Fa’illah, yakni kausa efesiensi. kausa efesiensi ialah sesuatu yang menyebabkan sesuatu lain menjadi bentuk yang bereksistensi. Umpamanya; tukang kayu adalah penyebab atau yang menyebabkan benda material kayu dan atu besi berbentuk ranjang atau kursi.

4.      Al-‘Illah al-Gha’iyyah, yaitu kausa final. Kausa final ialah sesuatu yang menyebabkan tercapainya tujuan eksistensi sesuatu yang lain. Umpamanya; wujud ranjang mencapai tujuan keberadaannya, yakni untuk menjadikan tempat tidur. Wujud kursi mencapai tujuan keberadaannya, yaitu tepat duduk.

Para filosof Islam dan filosof abad tengah Eropa mengambil pandangan Aristoteles ini. Pengaruh Aristoteles ini terasa jika kita mengkaji tulisan para pakar kukum Islam (…………mantik) umpamanya dibidang Jinayah (Hukum Pidana) Islam sebagai mana yang dijumpai oleh Abdul Qhadil al-Audah , al-Tasrhi, al-jinaiyy, ketika memasuki pembahasan al-Qatl, pembunuhan. Dalam bab ini Audah mengklasifikasikan pembunuhan atas; Pembunuhan disengaja, semi sengaja, dan penbynuhan karena kesalahan, dan pembunuhan setengah atau semi kesalahan. Klasifikasi pembunuhan ini jelas dikarenakan latar belakang terdirinya peristiwa pembunuhan. Pelaku pembunuhan semi sengaja (shib al’amd) tidak dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku peristiwa yang pelaku pembunuhan sengaja. Hal ini disesbabkan karena perbedaan ‘illah (sebab) terjadinya pembunuhan. Yaitu, pembunuhan itu sebenarnya bukanlah sebab yang menjadi  tujuan atau kausa final.

Peristiwa dimasa Umar Ibn Khattab yang dikenal dengan kausa masa paceklik (‘am al-Maja’ah), yaitu ketika seseorang yang kelaparan melakukan pencurian tetapi ia tidak dijatuhi hukuan potong tangan dengan alasan bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan secara terpaksa karena musim paceklik. Tindakan Umar ini kiranya sisebabkan karena adanya ‘Ilat hukum yang sebenarnya bukan kausal final. Pencurian dilakukan bukan sebagai tujuan perbuatan, melainkan sekedar memenuhi kebutuhan primer manusia, yakni kehidupan. Perbedaan pada klasifikasi ‘Illat pada gilirannya menombulkan peredaan dalam bidaang hukum dan aspek-aspeknya.

Dalam filsafat al-Ghazali dijumpai term al’Illat al’Ula ma’ la ‘illata laha’ (prima kausa), yaitu sebab yang tidak ada yang menyebabkannya, atau sebab dari segala yang wujud sebab yang hakiki dari segala wujud, yaitu Allah. Dalam filsafat skolastik dikenal trem al-‘Illah al-Dhatiyyah (Causa Sui) yaitu suatu yang ada tanpa tergambarkan ketiadaannya, yakni Allah. Ibn Sina menyebutkan bahwa Allah adalah Wa’jib al-Wuju’d bi al-Nafsih, yaitu yang wajib ada dengan sendirinya.

Para filosof Hukum Islam menjelaskan beberapa ‘Illat

1.      Al-“illat al-Asasiyyah yaitu kausa prinsipil. Kausa prinsifil ialah ‘illah yang dapat menyebabkan adanya sesuatu yang selainnya dengan sendirinya.

2.      Al-‘illah al-Adah, yaitu kausa instrumental. Kausa instrumental ialah ‘Illah yang menyebabkan adanya wujud sesuatu.

3.      ‘Illah al-Muba’syarah, yaitu ‘Illah yang menyebabkan sesuatu yang lain berbeda tanpa melalui perantara. ‘Illah ini dapat disebut kausa direksi, kebalikan dari kausa instrumental.

4.      ‘Illah Gair al-Muba’syarah, ayaitu ‘Illat yang menyebabkan keberadaannya sesuatu yang lain disebabkan ada perantaranya.

5.      Al-Illah al-Ta’mmah atau Mustaqillah yaitu ‘Illah yang independen yang menyebabkan mahiyyah, dan wujud sesuatu tergantung kepadanya.

6.      Al-‘Illaty al-Muaddah yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya yang disebabkan tanpa keharusan ada penyebabnya.

Bentuk-bentuk ‘Illah ini dapat dan pada umumnya digunakan oleh pakar Hukum Islam dibidang jinayah (Hukum Pidana), terutama ketika menentukan saksi Hukum atas tindakan pidana. Namun demikian, dibidang keperdataanpun, pembagian ‘illah ini pun tetap penting dalam rangka menetapkan hukum setiap peristiwa hukum yang terdapat ketentuannya secara tekstual didalam nash.

Pembagian ‘Illat seperti dijelaskan diatas dapat dijelaskan alat pengujian ‘Illat hukum dalam prosedur penetapan hukum dalam metode qiyas. ‘illah, dalam proses penentuan hukum melalui metode qiyas, biasanya didefinisikan sebagai berikut.

العلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم

“’Illat adalah kualitas yang jelas dan dapat diterapkan dalam setiap individu (peristiwa), dan bersesuaian (dengan ruang dan waktu) bagi hukum”.

‘Illat sering kali diartikan sesuatu yang mengharuskan adanya sesuatu yang lain; adanya hukum sesuatu mengharuskan adanya hukum yang sama pada kasus yang sama lainnya. Akan tetapi, bagaiman bentuk macam ‘Illat itu, diperlukan penelitian dan pengujian; apakah ‘Illat tammah, dan sebagainya.

Ada sebagian Ulama yang mendefinisikan ‘Illlah itu berbeda bengan definisi yang dikemukakan pada ulama lain pada umumnya. Mereka ialah sebagaian hanafiyyah, malikiah, termasuk Ibn Taimiah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurut mereka ‘Illah ialah :

العلة الوصف المناسب

“kausalitas yang bersesuaian (dengan ruang dan waktu)”

Mereka tidak menambahkan al-Mundhabit yang berarti ketetapan ‘Illah (kausalitas) itu pada setiap individu. Ini berarti kausalitas yang ada pada setiap individu. Ini berarti, kualitas yang pada umumnya bersesuaian dengan, dan bertepatan dengan ruang dan waktu. Berdasarkan atas definisi ‘Illat seperti inilah dibentuk kaidah hukum yang berbunya.

تُغيير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والنيات والفوائد

“perubahan hukum itu terjadi karena perubahan waktu dan ruang, niat dan ma’rifat”.

Iillah dalam pengertian terakhir diatas berarti hikmah, yakni ketetapan hukum berdasarkan nash. Kualitas yang bersesuaian/ al-wasf al-muanasib ialah al-hikmah yang berarti manfaat yang nyata atau menolak kerusakan yang menjadi tujuan Pembuat Hukum (baca : Allah) ketika ia memrintahkan mansia melakukan sesuatu perbuatan. ‘Illat dalam pengertian hikmah itu ialah kualitas yang jelas yang dapat diaplikasikan terhadap kebanyakan keadaan, tiadak dan bukan pada setiap keadaan keadaan.

Untuk menguji ‘Illah hukum tersebut ditetapakan beberapa persyaratan suatu ‘Illat serta langkah-langkah untuk mengetahui dan mengujinya yang disebut Masalik al-‘Illah.

Pada umumnya untuk mengetahui suatu ‘Illah hukum ada dua. Pertama, melalui dalil naqli yang kemudian disebut al-‘Illah al-manqullah. ‘Illat ini dapat diketahui berdasarkan informasi dari Qur’an dan Sunnah, namun demikian, untuk mengetahuinya diperlukan ilmu bantu seperti Ilmu Bahasa Arab, Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadits. Kedua, al-‘Illah al-Mustanbhathah, yaitu ‘illah yang diketahui melalui ijtihad. Bentuk ‘Illah ini jelas harus jelas harus diketahui melalui penelitian secara mendalam. Oleh karena itu cara mengetahuinya tidak hanya diperlukan pengetahuan logika, tetapi juga diperlukan ‘Illmu-ilmu lainnya, baik ilmu kealaman maupun Ilmu Sosial. Dapat dinyatakan bahwa peranan metode ilmiah dalam upaya mengetahui dan menguji keberadaan suatu ‘Illat hukum sangat penting, bahkan menentukan kualitas kebenaran ada dan tidak adanya sesuatu ‘illat.